Seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 di kota Surabaya, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan permukiman perkampungan pada beberapa lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya menggunakan bahan material paving. Berdasarkan data musrenbang kota Surabaya permintaan pembangunan jalan lingkungan dengan material paving (pavingisasi) pada tahun 2022 sebanyak 385 lokasi dengan total kebutuhan material paving sebanyak ±49.643,82 m2.

Visi Kota Surabaya 2021-2026 adalah “Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”. Karena itu pembangunan jalan lingkungan di Kota Surabaya secara kualitas harus memenuhi standar kualitas yang ditentukan untuk mendorong terwujudnya Kota Surabaya Berkelas Dunia dan di sisi lain pembangunan jalan lingkungan juga harus memberikan manfaat bagi perekonomian warga dan peneyerapan tenaga kerja pro poor, pro growth dan pro jobs. Untuk mendukung pembangunan jalan lingkungan tersebut maka Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya memberikan kesempatan kerja bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) / Keluarga Miskin yang terdampak pandemi Covid-19 untuk turut berkarya melalui peningkatan jalan lingkungan dengan pola GePREK. Dengan penerapan pola GePREK (Gotong Royong, Pemberdayaan Dan Ekonomi Kerakyatan), pembangunan jalan lingkungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas jalan lingkungan sekaligus dapat meningkatkan perekonomian warga.

Dengan pola GePREK di Kota Surabaya merupakan Program Padat Karya diinisiasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya yang dimulai dengan proses pendaftaran pelatihan pembuatan paving, klarifikasi data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) / Keluarga Miskin, pelaksanaan pelatihan, MBR Terampil, pemberian bantuan alat pembuatan paving kepada Masyarakat MBR, untuk MBR Terampil akan diberikan fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), BPJS, pemberian modal, pembuatan akun e-katalog sampai dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya melakukan pembelian dan memanfaatkan hasil produksi paving MBR. Program Padat Karya ini selain memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Surabaya, juga menciptakan iklim kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat. Karena sinergi yang kuat akan membuat Surabaya menjadi hebat.  

Guna memenuhi kebutuhan akan hunian di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan Pembangunan, Penataan, dan Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang diperuntukan untuk warga Kota Surabaya yang masuk dalam Keluarga Miskin (Gakin). Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya ini sejumlah 24 Rusunawa terdiri dari 109 Blok dengan jumlah unit sebanyak 5233 unit hunian. Blok Rusunawa yang terbangun merupakan bangunan Rumah Susun dengan ketinggian antara 4 sampai 5 lantai dengan luas unit hunian bervariasi mulai dari 18m² hingga 36m² per unitnya.

Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan pengelolaan Rusunawa menerapkan tarif retribusi pemakaian rumah susun dengan besaran nilai harga sewa hunian rusunawa per unit sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor  6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya. Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai terendah sebesar Rp.10.000,- hingga yang tertinggi sebesar Rp.164.000,-.

Untuk mengoptimalkan pelayanan rumah susun secara digital dengan aplikasi eRusun, selain untuk pengelolaan rusuwana aplikasi ini juga mengakomodir digitalisasi pembayaran retribusi, Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Bank Jatim dan Bank Centra Asia (BCA) dalam memberikan fasilitas pembayaran secara non tunai (cashless), mulai dari virtual account, QRIS, dan pembayaran debit card melalui mesin edc yang ada di kantor pengelola tiap rusun. Penghuni rumah susun juga dapat melakukan pembayaran melalui Mobile payment e-wallet seperti GoPay, OVO, DANA, Link Aja, ShopeePay. Dengan banyaknya pilihan cara pembayaran retribusi sewa diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dari sektor pemakaian rumah susun.

Digitalisasi pelayanan pengelolaan rumah susun. meliputi : Permohonan sewa rumah susun, Penerbitan baru dan perpanjangan sewa pemakaian rumah susun, Proses pembayaran retribusi dan sewa rumah susun secara non tunai, Database rumah susun, Database penghuni rumah susun

Dengan adanya perubahan dari manual menjadi digital / online, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntanbel.

Latar belakang adanya aplikasi Sistem Manajemen Pelaporan Elektronik (eSimpel) adalah :
1. Kewajiban pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah melaporkan
pelaksanaan persetujuan lingkungan/izin lingkungan/dokumen lingkungan;
2. Kemudahan pelaku usaha dalam melakukan pelaporan secara online, yaitu efektif dan efisien;
3. Analisis terhadap dokumen pelaporan cetak lebih lambat;
4. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dimana semua hal bisa dilakukan melalui sebuah perangkat yang
memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan
(SmartCity) dalam pelaporan berbasis elektronik dengan tujuan untuk mempertinggi efektif dan
efisiensi;
5. Bahwa pelaporan secara elektronik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sebagai bentuk
pengawasan tidak langsung oleh Pemerintah Kota Surabaya dalah hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam memantau ketaatan pemegang izin di bidang lingkungan

Sehingga perlu disusun aplikasi pelaporan yang berbasis elektronik yang memudahkan pelaku kegiatan
usaha dalam pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam
kegiatan usahanya Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya membuat suatu program aplikasi, yaitu
Sistem Manajemen Pelaporan Elektronik yang dibuat untuk dapat dijalankan di atas sistem operasi Windows. Dengan menggunakan database engine MySql sehingga aplikasi ini akan dapat dilanjutkan pengembangannya untuk lingkungan jaringan (network). Maksud dan tujuan pembuatan aplikasi ini adalah agar Pemerintah Kota Surabaya memiliki suatu sistem aplikasi (dalam bentuk perangkat lunak) yang mampu mengelola berbagai informasi yang terkait dengan pelaporan online kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Diharapkan aplikasi ini dapat menghasilkan database yang dapat memberikan informasi. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup mendorong transformasi digital ke dalam agenda mereka dan bahkan berkontribusi dengan memulai konsep smart city dan merekrut tenaga operasional yang memiliki keahlian di bidang IT. Pengganggaran pembangunan aplikasi tersebut dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Surabaya dengan kode rekening Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tenaga Operasional/Administrasi 4).

Kecamatan Bulak secara perdana melangsungkan program Isok Pas (arISan kelompOK Peduli Anak Stunting), di Gedung Serbaguna Bulak, Kamis (1/12/2022) siang. Sebanyak 24 balita stunting bersama para orang tua antusias mengikuti kegiatan ini.

Camat Bulak Bambang Udi Ukoro mengatakan, program Isok Pas merupakan cara stakeholder di Kecamatan Bulak untuk mengentaskan stunting. Yakni, melalui upaya gotong royong antarelemen masyarakat untuk memberikan nutrisi tambahan agar gizi balita stunting terpenuhi optimal.

“InsyaAllah dengan program Isok Pas ini, balita stunting dapat ditangani. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan dan menuntaskan stunting bersama seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Bulak. Target kami nol kasus,” tegas Bambang.

Rencananya, program Isok Pas bakal dihelat selama 60 hari. Atau 20 hari kerja selama tiga bulan. Masing-masing balita diintervensi makanan berat, susu, hingga vitamin.

Adapun stakeholder yang terlibat di antaranya mulai dari unsur kecamatan, kelurahan, anggota DPRD Surabaya, unsur sekolah (SD/SMP/SMA), organisasi keagamaan (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah), tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, Kader Surabaya Hebat (KSH), pihak swasta, hingga RT/RW, dan LPMK di wilayah Kecamatan Bulak.

“Jadi program Isok Pas ini berjalan dengan mengundi para stakeholder yang terlibat. Layaknya arisan. Yang terpilih akan mempersiapkan makanan bergizi untuk 24 balita stunting. Hari ini giliran Kelurahan Bulak, kemudian besok Kenpark,” urai camat.

Pihaknya optimistis, balita stunting dapat berkurang. Terbukti, kata Bambang, semula ada 60 kasus stunting di Kecamatan Bulak. Kini turun drastis menjadi 24 kasus dalam setahun terakhir.

“Alhamdulillah stakeholder di Kecamatan Bulak sangat kompak mendukung program ini. Dan pada hari ini berlangsung dengan guyub, rukun, dan penuh keceriaan. Para balita juga dapat bermain bersama di fasilitas yang tersedia,” paparnya.

Sementara itu, Lurah Bulak Anis Pudji Astutik mengungkapkan bahwa ada 14 balita stunting di wilayahnya. Diakuinya jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya sebanyak 24 balita.

“Hari ini kita memberikan makanan berat berupa kare telur, tahu, sayur manisa, udang crispy, dan semangka. Selain itu, juga diberikan susu dan vitamin,” jelas Anis.

“Melalui program kegiatan ini, kita ingin bersama-sama bergandengan tangan untuk mengentaskan kasus stunting. Ini juga sebagai motivasi kepada para orang tua agar balitanya dapat terentaskan dan bisa tumbuh dengan sehat,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Susi salah satu ibu balita stunting asal Kedung Cowek mengapresiasi program Isok Pas. Menurut dia, program tersebut sangat bagus dan menjadi solusi untuk mengentaskan gejala stunting pada balita.

“Program ini sangat bermanfaat. Semoga bisa menurunkan angka balita stunting di Kecamatan Bulak. Kita berterima kasih kepada jajaran kecamatan dan kelurahan yang telah menginisiasi kegiatan ini,” tutur Susi yang datang bersama putranya berusia dua tahun.

Hutan mangrove dalam Kawasan Lindung Pantai Timur Surabaya memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup, diantaranya; 1)  sebagai  tumbuhan  yang  mampu  menahan  arus  air  laut  yang  mengikis  daratan  pantai, 2) tumbuhan  mangrove berfungsi  sebagai  penyerap  gas karbondioksida   (CO2)   dan  penghasil   oksigen   (O2),  serta 3)   tumbuhan  mangrove   memiliki   peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari  makan.  Hal  yang  paling  esensial dari  tumbuhan  mangrove  adalah fungsinya sebagai  penghasil oksigen  (O2)  dan  penyerap  gas  karbondioksida (CO2)  yang  merupakan  gas  beracun, serta sebagai pencegah terjadinya laju abrasi.  

Dengan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas, maka keberadaan dan kelestarian hutan mangrove di Kota Surabaya sangatlah penting mengingat fakta bahwa Surabaya merupakan kota besar dan berbatasan langsung dengan laut. Oleh karena itu, diperlukannya adanya upaya penjagaan  dan  pelestarian  agar tumbuhan  mangrove  dapat  berfungsi optimal. Selain itu, diperlukan juga reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan  mangrove yang telah rusak  dengan  melibatkan pemerintah  dan  warga dalam teknis  pelaksanaannya. Selain potensi ekologi, tanaman mangrove juga memiliki potensi ekonomi yaitu dapat meningkatkan ketahanan pangan Kota Surabaya. Hal tersebut diperoleh melalui jenis mangrove yang dapat diolah menjadi bahan pangan. Salah satu contohnya yaitu buah Sonneratia caseolaris yang dapat diolah menjadi beberapa produk seperti sirup, sambal, selai, dll.

Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia dan vegetasi mangrove di Indonesia terdiri dari 157 spesies. Kota Surabaya memiliki Hutan/kawasan Mangrove yang telah mengoleksi 57 spesies mangrove atau 36% spesies mangrove yang ada di Indonesia. Jumlah koleksi tersebut akan terus bertambah seiring dengan terus berjalannya kegiatan di hutan/kawasan mangrove Surabaya. Hal tersebut dapat menunjang berjalannya fungsi Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan ketahanan pangan, pertanian, serta kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau. Dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yaitu pelestarian tanaman koleksi mangrove sebagai sarana dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pertanian yang optimal maka dilakukanlah inovasi berupa KEBUN RAYA MANGROVE SURABAYA (KERANG BOYO).

Dasar Hukum

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur tentang prinsipprinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan 

Di Kota Surabaya menunjukkan bahwa masih banyaknya permasalahan terkait kesehatan, pendidikan, dan Pengangguran. Sedangkan data yang diperoleh masih sangat minim dan jauh dari tingkat kedetailan yang dibutuhkan oleh Pemkot Surabaya. Selama ini jika Kepala Daerah dan Perangkat Daerah ingin mencari data, memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada di PD saja dan belum memperoleh tingkat akurasi yang baik. Lalu menggunakan pendekatan melalui Kecamatan dan Kelurahan sebagai Perangkat yang paling dekat dengan Warga, tetapi juga masih belum optimal karena terbatasnya SDM. Sehingga perlu solusi lebih baik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Isu Strategis 

Isu yang menjadi acuan dari Inovasi ini adalah yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yaitu tentang Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Metode Pembaharuan 

Adanya satu data terpusat yang terkait permasalahan pendidikan, kesehatan, perekonomian warga Surabaya dengan melibatkan Kader Surabaya Hebat yang berjumlah 27 ribu sehingga meningkatkan kolaborasi. Dengan aplikasi ini data-data terkait permasalahan kesehatan seperti stunting, ibu hamil, anak putus sekolah, pengangguran dan sebagainya menjadi lebih akurat karena langsung disurvei oleh Kader yang ada lingkungan warga masing-masing. Sehingga intervensi dan pengambilan keputusan Pemerintah Kota Surabaya terhadap permasalahan warga menjadi tepat sasaran sampai tingkat akurasi by name by address tidak menggunakan proxymity atau perkiraan.

Keunggulan dan Kebaharuan 

Dengan aplikasi Sayang Warga berhasil menjadi salah satu gerakan untuk mencapai tujuan utama pembangunan Kota Surabaya, yaitu menurunnya angka stunting, menurunnya angka pengangguran terbuka, menurunnya angka kemiskinan, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka Putus Sekolah dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Tahapan Inovasi/Penggunaan Produk

Menggunakan pendekatan melalui Kecamatan dan Kelurahan sebagai Perangkat yang paling dekat dengan Warga, tetapi juga masih belum optimal karena terbatasnya SDM. Sehingga perlu solusi lebih baik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu terpikirikan bagaimana jika bekerjasama dengan Kader-kader yang ada di Surabaya sejumlah 27 ribu yang tersebar di semua wilayah di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya lalu mengembangkan sebuah sistem Informasi yang digunakan sebagai tools utama masing-masing kader untuk melakukan pendataan warga di lingkungan masing-masing. Data yang perlu diinputkan oleh kader Surabaya Hebat meliputi data ibu hamil, data bayi stunting, data pengangguran, data anak putus sekolah, data penduduk yang membutuhkan intervensi lainnya.

• Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan mobil pick up yang telah dimodifikasi sehingga ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik
• Tenaga pengangkut sampah menggunakan tenaga penggerobak yang lama namun ada monitoring secara berkala
• Sampah dikelola oleh warga MBR & dikoordinir oleh PKK Kelurahan Gayungan
• Sampah organik menjadi konsumsi maggot BSF dan ikan lele. Sedangkan sampah anorganik akan dijual kepada pihak pengepul
• Warga MBR yang mengelola program ini akan mendapatkan tambahan penghasilan dari penjualan Maggot dan sampah anorganik
• Maggot BSF dapat digunakan sebagai pakan ternak, serta membantu peningkatan bobot ternak
• Sumber konsumsi maggot BSF yakni sampah organik yang diambil dari rumah makan/restoran serta hotel menjadikan tingginya kualitas gizi maggot yang dihasilkan

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran peserta didik atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran. Secara umum, fungsi sekolah adalah untuk memberikan pengajaran kepada para peserta didik sehingga menjadi individu yang berguna bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.  Sekolah-sekolah di Suarabaya dalam hal ini pun harus meengimplementasikan rancangan pengajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini. Ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu:

Kondisi Lapangan

●         Permasalahan pendidikan Surabaya : a) disparitas  mutu, b) akses pendidikan, c) partisipasi masyarakat.

●         Penguatan orang tua sadar mutu.

●         Pemenuhan konvensi Hak Anak berupa a) Hak Hidup, b) Hak Tumbuh Kembang, 3) Hak Perlindungan, 4) Hak Partisipasi  (Filosofi inti dari sekolah Ramah Anak dan sekolah Inklusif).

●         Pengembangan Potensi Sekolah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi keunggulan sesuai karakter sekolah.

●         Penguatan Surabaya menjadi barometer mutu pendidikan nasional.

Kurikulum

●         Harus mewadahi ragam potensi & bakat anak, penguatan karakter, HOTS, dan soft skills.

●         Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) mewadahi potensi dan keunggulan sekolah sebagai branding school.

●         Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) / Penguatan Pendidikan Karakter berbasis Lingkungan dan Budaya Sekolah.

●         Indeks Mutu sekolah diukur dari Asesmen Nasional (AN).

●         Sekolah harus menyusun Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Visi Misi Kota Surabaya

Visi  : Gotong royong menuju Surabaya kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan

Misi :

●       Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.

●       Membangun SDM unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya.

●       Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.

●       Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

●       Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Visi Misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Visi  :  Mewujudkan pendidikan Surabaya yang bermutu, humanis, dan berkelanjutan

Misi :

●       Mewujudkan pengelolaan pendidikan Surabaya yang bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan.

●       Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

●       Meningkatkan layanan pendidikan berbasis digital yang humanis dan bergotong-royong.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan sebagai bagian dari unsur Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan peran sesuai tugas pokok dan fungsinya mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan yang disebut GRMS (Government Resources Management System) diantaranya e-Project Planning, e-Procurement (SPSE), e-Delivery, e-Controlling dan e-Performance.

Kebijakan penerapan GRMS yang diterapkan telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 127 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Dan Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 141 Tahun 2022 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Adapun manfaat yang diperoleh dari implementasi GRMS tersebut antara lain tercapainya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah.

Konsep GRMS berawal dari pemikiran yang mengacu pada ERP (Enterprise Resource Planning) yang mempunyai definisi “It attempts to integrate all departments and functions across a company onto a single computer system that can serve all those different departments' particular needs”. Konsep ERP banyak dipergunakan oleh pihak swasta atau perusahaan-perusahaan besar untuk pengambilan keputusan, maka Pemerintah Kota Surabaya mengambil inisiatif untuk menerapkan konsep tersebut dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada pada lingkup Pemerintahan.

GRMS adalah Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi mulai penyusunan anggaran, perencanaan pekerjaan, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kontrak, pembayaran pekerjaan, monitoring dan penilaian kinerja. GRMS dikembangkan berbasis web dan diakses melalui media internet sehingga para pengguna GRMS dapat mengakses dimana saja, tidak harus di lingkungan kantor, dan dapat mengakses kapan pun selama 24 jam.

GRMS dikembangkan mulai tahun 2003 dan merupakan terobosan dari Pemerintah Daerah yang pertama kali menerapkan eGovernment. Sistem e-Procurement dan e-Project Planning kemudian diadopsi oleh Pemerintah Pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) dan diterapkan secara menyeluruh ke Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian, Lembaga, Instansi dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Selain itu terdapat beberapa sistem yang dikembangkan dan diterapkan oleh Instansi Pemerintah, termasuk Kementerian, yang terinspirasi/mengadopsi GRMS.

Berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini dan juga kondisi yang diharapkan, maka dibutuhkan sistem berbasis elektronik/aplikasi yang memudahkan instansi terkait untuk melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyediakan data yang valid atas hasil pelaksanaan Reformasi bagi pejabat yang berwenang untuk pengambilan kebijakan dan pelaporan progres Reformasi Birokrasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga dengan adanya aplikasi Sistem Monitoring Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diharapkan Pelaksanaan Reformasi mudah dilakukan monitoring dan sebagai bahan evaluasi pengembangan perubahan yg telah dilakukan

Sistem Monitoring Reformasi Birokasi Perangkat Daerah  atau yang disingkat Si ToMaS PeDe adalah sebuah sistem aplikasi yang berbasis pada Teknologi Informasi, yaitu sebuah sistem informasi yang dirancang sebagai sarana monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Surabaya yang terintegrasi dengan Aplikasi organisasi.surabaya.go.id. Sistem informasi ini bertujuan untuk memberikan standar dan kemudahan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan proses pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, mulai dari identifikasi permasalahan sampai pelaporan hasil Pelaksanaan pada area Penataan Tata laksana dan area perubahan pada penerapan tata laksana berbasis elektronik dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Implementasi aksi perubahan yang berjudul “Sistem Monitoring Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Si ToMaS PeDe)” telah dilaksanakan pada bulan oktober – Desember 2022. Aksi perubahan ini dilaksanakan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya bersama tim Efektif dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2022. Dengan terwujudnya Sistem Monitoring Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Si ToMaS PeDe) ini, maka monitoring Reformasi Birokrasi di Kota Surabaya khususnya di Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik, pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih akurat selain itu juga mempercepat pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan kota Surabaya dan peningkatan Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan terlaksananya implementasi Si ToMaS PeDe, pelaksanaan 8 (Delapan area perubahan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dapat ditingkatkan terutama pada Reformasi Tematik, yaitu pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Infestasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan percepatan prioritas aktual Presiden

Pandemi Covid 19 yang sempat berlangsung 2 tahun turut mempengaruhi perekonomian Kota Surabaya. Ekonomi mengalami penurunan karena terbatasnya aktivitas berusaha. Untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi, pemerintah menerbitkan regulasi uu cipta kerja dan Peraturan Pemerintah yang ada dibawahnya untuk memudahkan perizinan dan investasi agar kembali meningkatkan ekonomi dengan merubah perizinan yang semula dikelola daerah menjadi perizinan yang sistem elektroniknya dikelola oleh pusat berdasarkan risiko usaha.

Namun proses transisi tersebut memerlukan penyesuaian yang dalam perjalanannya menemui beberapa kendala teknis dan kebijakan. Klinik Investasi disediakan untuk mewadahi penyelesaian permasalahan terkait perizinan berusaha dan investasi yang ada di Kota Surabaya sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut.

Selain fungsi tersebut, Klinik Investasi juga merupakan wadah untuk mempromosikan investasi yang ada di kota surabaya dimana di dalam Klinik tersedia potensi investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Pelaku usaha yang berminat melakukan usaha dengan potensi yang ditawarkan segera didampingi dan dipandu untuk mengurus perizinan berusaha agar dapat melakukan kegiatan investasi.

Tahapan Klinik Investasi dimulai ketika Pelaku Usaha yang datang ke Kota Surabaya mencari Informasi Investasi Potensial di Kota Surabaya. Klinik Investasi menyajikan Informasi yang berisi kegiatan - kegiatan usaha yang potensial di suatu wilayah dan sesuai dengan tata ruang. Selain Kesesuaian tata ruang, juga terdapat Informasi berupa analisa atau perkiraan ekonomi mengenai prospek usaha yang dipilih. Dengan adanya analisa tersebut, diharapkan mendorong Investor untuk menanamkan modal di Surabaya. 

Setelah Investor berminat, maka Klinik Investasi juga menyediakan asistensi kepada Pelaku Usaha untuk mengurus perizinan berusaha dan pendampingan LKPM kepada pelaku usaha pada tahap perencanaan hingga operasional. Klinik Investasi diharapkan memberikan solusi agar Investor yang berminat segera merealisasikan rencana investasinya.

 
Lebih lanjut klinik investasi juga merupakan sarana untuk mengkomunikasikan penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi pelaku usaha. Dengan selesainya permasalahan, maka terwujud realisasi investasi yang meningkatkan perekonomian melalui peningkatan Investasi.

Peningkatan Nilai Investasi suatu daerah tidak dapat diperoleh secara instan. Daerah harus berinisiatif membangun iklim dan sarana prasarana yang menunjang untuk peningkatan Investasi. Klinik Investasi merupakan Sarana dan Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya kepada pelaku usaha atau calon investor dalam mempromosikan investasi potensial di Kota Surabaya dan pendampingan perizinan dari awal sampai dengan akhir serta asistensi pelaporan LKPM kepada Investor.

Angka kematian bayi dikota Surabaya masih tinggi yaitu 5,04/1000 kelahiran hidup ditahun 2018 dengan penyebab kematian antara lain kelainan congenital 28,5% BBLR 22,9% Asfiksia (Gangguan Pernafasan) 16,82% dan lain-lain 31,78%. (Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Surabaya).

Sedangkan jumlah kematian bayi di RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya Tahun 2018 berjumlah 65 orang dengan penyebab terbanyak BBLR 56,92% Asfiksia 16,92% dan lain-lain 20%. Sebagai catatan, di Surabaya, angka kematian bayi dengan sebab berat badan lahir rendah terbilang tinggi sepanjang tahun 2017. Setidaknya 200 nyawa bayi melayang lantaran penanganan kurang tepat. Hal tersebut terbilang berbahaya terutama jika sang ibu memiliki kasus bayi berisiko lantaran masalah berat badan rendah. Kondisi yang dimungkinkan muncul adalah ibu kekurangan oksigen, atau juga mengalami gejala pendarahan dan beberapa kasus lain

Penyediaan ambulance Neonatal Emergency Transport Service Surabaya (NETSS) yang merupakan inovasi yang dimiliki oleh RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya merupakan pelayanan trasnportasi bagi pasien neonatus (usia 0 – 28 hari) yang mengalami kegawatan dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke pelayanan kesehatan lain yang memiliki pasien neonatus intensive care (NICU). Peralatan di dalam ambulans itu, di antaranya ada alat bantu pernapasan, pasien monitor, inkubator dan alat pacu jantung, selain itu juga ada peralatan dan obat untuk resusitas atau suplai oksigen pada bayi termasuk jacson rees dan T piece resusiator. 

  Permasalahan yang sering dihadapi terkait pelayanan bayi salah satunya sarana rujukan transportasi bayi yang memiliki alat intensive care dan tenaga terlatih dalam penanganan neonatal emergency (kegawat daruratan bayi / neonatus) dan Tingginya biaya perawatan intensive care bagi masyarakat dengan adanya layanan ambulance Neonatal Emergency Transport Service Surabaya (NETSS) ini yang gratis untuk masyarakat miskin, biayanya ditanggung oleh pemerintah kota, untuk sekali jalan, biaya operasionalnya antara Rp2,5 juta hingga Rp2,75 juta. Tingginya biaya itu karena pihaknya ibarat memindahkan alat-alat medis di NICU ke mobil. dengan ananya inovasi ambulance NETSS diharapkan bisa menekan angka kematian khususnya kematian bayi di Indonesia termasuk kematian bayi yang terdapat di Kota Surabaya.

Semanggi merupakan makanan khas arek-arek Suroboyo. Kuliner berbahan dasar dedaunan ini kemudian disiram bumbu khasnya, ditambah kerupuk puli sebagai pelengkap. Makanan ringan ini penyajiannya diatas daun pisang berbentuk segitiga ini diminati warga kampung.

Sebenarnya, makanan khas ini berawal dari banyaknya semak semanggi di pojok kampung Surabaya yang dipenuhi rawa. Warga kemudian berinisiatif membuatnya menjadi olahan makanan. Kampung Semanggi berada di RW.03 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, proses pembuatan semanggi cukup mudah. Yakni, setelah daun dipisahkan dari gagangnya, semanggi dijemur lalu direbus dengan air panas selama lima menit. Jika sudah mendidih, angkat dan direndam dalam air dingin.

Semanggi merupakan makanan khas arek-arek Suroboyo. Kuliner berbahan dasar dedaunan ini kemudian disiram bumbu khasnya, ditambah kerupuk puli sebagai pelengkap. Makanan ringan ini penyajiannya diatas daun pisang berbentuk segitiga ini diminati warga kampung.

Sebenarnya, makanan khas ini berawal dari banyaknya semak semanggi di pojok kampung Surabaya yang dipenuhi rawa. Warga kemudian berinisiatif membuatnya menjadi olahan makanan. Kampung Semanggi berada di RW.03 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, proses pembuatan semanggi cukup mudah. Yakni, setelah daun dipisahkan dari gagangnya, semanggi dijemur lalu direbus dengan air panas selama lima menit. Jika sudah mendidih, angkat dan direndam dalam air dingin.

Kampung ini di ciptakan dengan tujuan untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat setempat yang notabenenya adalah para penjual Semanggi, Program kegiatan yang ada diataranya adalah Semanggi yang akan dijual lebih baik berasal dari hasil panen Sendiri sehingga bisa menghemat biaya Produksi, sehingga bisa meningkatkan perekonomian Rakyat, kampung ini juga bisa dijadikan Kampung Wisata Semanggi dimana masyarakat yang berkunjung bisa menikmati indahnya tanaman Semanggi dan bisa selfi dengan bacground Indahnya Tanaman Semanggi, Selain itu Bisa juga dijadikan Kampung Edukasi yang mana pengunjung kususnya para Pelajar bisa mempelajari bagaimana cara menanam semanggi dan budi dayanya.ecamatan Benowo bekerja sama dengan instansi lain juga sering mengadakan pelatihan pembuatan varian makanan berbahan dasar semanggi yang dihadiri ibu-ibu warga Kampung Semanggi. Dan ternyata tahukah kalian bahwa semanggi juga dapat diolah menjadi kuliner lain seperti Tahu Bakso, Donat bahkan Sirup,Selain itu Semanggi juga bisa di olah menjadi Peyek Semanggi, Nugget Semanggi, Botok Semanggi, Minuman Semanggi , inovasi pecel semanggi instan yang dikemas secara praktis.

Aminah mengeringkan daun semanggi terlebih dahulu agar lebih tahan lama.

Ia pun membuat sambal pecel kering yang tinggal diseduh air hangat saat akan disajikan.dan sebagainya, Dengan kemasan instan yang praktis, pecel semanggi produksi Aminah tentu lebih mudah dijadikan buah tangan dan dapat dibawa ke mana saja.

Tak hanya ke luar kota Surabaya, bahkan hingga ke luar negeri. Apalagi kini ia sudah memiliki enam reseller di Surabaya.

“Pernah ada yang datang langsung ke rumah dan membeli pecel semanggi instan, khusus mau dibawa ke Belanda sebagai oleh-oleh. Bahkan, reseller saya ada yang mengirim rutin Selendang Semanggi ke Singapura,sehinnga UMKM di wilayah setempat bisa hidup kembali

INCIP KOLAK KANRI merupakan kepanjangan dari Inisiasi Menciptakan Kota Layak Anak di UPTD Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya, mengambarkan proses pendampingan, pengarahan, pembinaan serta pelatihan anak jalanan dan terlantar usia sekolah yang memiliki permasalahan yang komplek dalam kehidupannya sehingga dalam keberlangsungannya mendapatkan pendidikan serta keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kegiatan INCIP KOLAK KANRI dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya yang melibatkan instansi Pendidikan, Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Lintas Sektor lainnya. 

Kegiatan INCIP KOLAK KANRI memberikan banyak manfaat khususnya pada anak-anak yang awalnya mengalami masalah kesejahteraan sosial yang hidup di jalanan dan terlantar sehingga mendapatkan pendampingan, pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan usia yang dialami serta bahkan beberapa anak memperoleh prestasi yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Masalah anak di Indonesia cukup memprihatinkan. Kebijakan pembangunan Kota Layak Anak (KLA) merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak tersebut. Dalam implementasi Kota Layak Anak, ada lima bagian yaitu: Pertama, hak-hak sipil dan kebebasan yaitu Hak atas identitas yaitu memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggungjawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa. Kedua, kebebasan saat berada di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan tuntunan bagi anak. Oleh Karena itu, lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Ketiga, hak atas kesejahteraan dasar dan kesehatan, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Keempat, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya diantaranya yaitu wajib belajar 12 tahun, Sekolah Ramah Anak, tersedia fasilitas budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak. Kelima, jaminan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Surabaya telah lima kali mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak untuk kategori utama.

Inovasi INCIP KOLAK KANRI mengambarkan proses pendampingan, pembinaan serta pelatihan terhadap anak binaan.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya :

1. Assesment Tingkat Pendidikan

Anak-anak yang masuk di UPTD Kampung Anak Negeri dilakukan identifikasi dan pemeriksaan data kependudukannya untuk dipastikan jenjang Pendidikan yang akan ditempuh.

2. Pemilihan Jenjang Pendidikan yang sesuai

Jenjang Pendidikan yang dilalui disesuaikan dengan usia yang dialami apabila tidak sesuai dengan jenjang Pendidikan yang akan dilalui maka akan diarahkan untuk mengikuti program Kejar Paket

3. Penyelenggaraan Pendidikan

Kegiatan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan sekolah regular masing-masing yang sudah disesuaikan dengan usia sekolah selain itu dilakukan pembinaan kognitif untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri anak-anak penghuni Kampung Anak Negeri.

4. Konseling Minat dan Bakat

Konseling dan pengarahan ini dilakukan oleh Psikolog yang memberikan dukungan terhadap anak-anak penghuni UPTD Kampung Anak Negeri sehingga anak-anak memahami kekurangan dan kelebihan yang dimiliki yang nantinya dapat dioptimalkan dalam kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh UPTD Kampung Anak Negeri

5. Kegiatan Pelatihan  

Kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh UPTD Kampung Anak Negeri diberikan kepada anak-anak penghuni sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pelatihan tersebut :

1. Kegiatan Melukis
2. Kegiatan Musik
3. Kegiatan Pencak Silat Tapak Suci
4. Kegiatan Kerajinan/Handycraft
5. Kegiatan Balap Sepeda
6. Kegiatan Tinju
7. Pendampingan Psikologi
8. Pembinaan Mental Spiritual
9. Kegiatan Muay Thay

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya ini, semata-mata tidak lepas dari keseriusan pemerintah untuk memperhatikan masa depan anak bangsa, Pemerintah Kota melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Surabaya melakukan pembinaan anak-anak jalanan, anak putus sekolah, hingga anak-anak dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pembinaan tidak hanya dilakukan secara formal, namun juga pengembangan bakat dan minat hingga anak-anak itu mampu menorehkan prestasi.

Kegiatan Incip Kolak Kanri berawal dari temuan anak-anak bermasalah di usia sekolah kisaran umur 6 sampai dengan 18 tahun melalui kegiatan Penjangkauan, Razia/tangkapan Satpol PP yang sedang melakukan penertiban, Outreach dari Kelurahan atau Kecamatan terhadap wilayah sekitarnya yang selanjutnya dikirimkan ke UPTD Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya. Dalam perjalanannya di UPTD Kampung Anak Negeri anak-anak bermasalah tersebut dilakukan pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan, pembinaan, pelatihan serta pengarahan dari petugas agar masa-masa kegiatan pendidikan dan pembelajaran dapat termanfaatkan dengan baik  serta kegiatan-kegiatan di jalanan dapat tereduksi dan berubah kearah perbaikan.

Pemerintah kota Surabaya juga melakukan sinergitas dan bahu membahu dengan Organisasi Perangkat Daerah yang lain yang dapat bekerjasama dalam intervensi masalah sosial yang ada di Surabaya sesuai dengan visi kota Surabaya yakni “Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”, beberapa OPD yang terlibat yaitu Dinas Cipta Karya dalam pembangunan Asrama, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dalam penataan dan bantuan Pertamanan, Dinas Kesehatan dalam pemeliharann Kesehatan anak-anak binaan.

Layanan ADMINDUK merupakan hak dasar yang harus dipenuhi karena semua sektor menggunakannya sebagai dasar layanan. Volume permohonanan di Kota Surabaya sangat tinggi seiring dengan jumlah penduduk yang besar. Terdapat enam jenis layanan kependudukan yang paling banyak dibutuhkan warga pada saat itu, yaitu : layanan surat pindah masuk, pindah keluar, akta kelahiran, akta kematian, perkawinan, dan perceraian. Warga mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan karena hanya bisa dilaksanakan di kantor Disdukcapil dengan antrian panjang. Dengan panjangnya antrian mengakibatkan munculnya biro jasa yang berpeluang menjadi pungutan liar. Adanya biro jasa ini menjadikan kantor layanan menjadi tidak nyaman, sehingga warga malas mengurus dokumen ADMINDUKnya jika tidak membutuhkan. Keterbatasan SDM Dispendukcapil tidak sebanding dengan jumlah permohonan, sehingga waktu pelayanan menjadi lama. Selain itu juga rawan adanya kesalahan dokumen karena semuanya dilakukan secara manual. Pemohon juga perlu mengeluarkan biaya ekstra karena dibutuhkan hardcopy persyaratan dokumen dan proses permohonan yang berulang. Kantor Disdukcapil juga menjadi penuh dengan timbunan fotokopi persyaratan pendukung yang menyulitkan dalam pencarian berkas. Disdukcapil berinovasi untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efektif dan efisien. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dapat digunakan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi, sehingga warga dapat mengurus permohonan layanan adminduk dari mana saja, tidak harus datang ke kantor Disdukcapil.

Inovasi KNG sebagai kelanjutan dari “six in one” ini mempunyai nilai tambah utama yaitu berbasis web dan android. Aplikasi ini memiliki fitur chatbot lengkap dengan tokoh virtual di dalamnya yang disebut Cak Takon. Fitur chatbot tersebut bertujuan untuk memandu pengguna aplikasi ketika membutuhkan bantuan. Terdapat pula Layanan paket hemat dengan 1 kali permohonan dapat memperoleh beberapa dokumen administrasi kependudukan sekaligus. Dokumen kependudukan dapat diunduh dan dicetak secara mandiri oleh warga melalui akun yang telah didaftarkan sebelumnya. Platform Klampid New Generation (KNG) telah menggunakan Robot dan AI yang dapat mengurangi human error baik dari pemohon maupun petugas. Selain itu KNG dilengkapi dengan fitur tracking proses permohonan real time dengan menggunakan QR Code yang dapat diakses dengan mudah. Dengan demikian seluruh proses layanan menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Nilai tambah lain yaitu pengembangan jenis layanan dari 6 menjadi 64 jenis. Karena seluruh layanan berbasis digital (soft copy), maka akan mengurangi tumpukan dokumen fisik, sehingga pemohon menghemat biaya fotokopi dan mengurangi resiko arsip tercecer yang rawan penyalahgunaan. KNG juga dilengkapi beberapa akun bagi petugas pembantu registrasi, agar warga yang tidak memiliki akses digital tetap dapat mengajukan permohonan dengan dibantu oleh petugas kelurahan, ketua RT, Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan dan Sekolah.